Pemerintah Tak Perlu MINTA MAAF Pada PKI

Assalamu'alaikum Para Santri~ Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya tidak ada rencana menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga simpatisan Partai Komunis Indonesia yang menjadi korban pembantaian  G-30-S/PKI.

“Jangankan rencana, niat saja tidak ada untuk melakukan permintaan maaf,” kata Presiden kepada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam menanggapi isu permintaan maaf pemerintah kepada korban keluarga simpatisan PKI di Istana Negara, Senin, (28/9).

Mengutip peryataan Presiden, Mu’ti mengatakan, “Kalau pemerintah meminta maaf, pemerintah pasti berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, dan TNI, jadi tidak ada agenda pemerintah untuk permintaan maaf kepada PKI,” katanya.

“Meskipun tidak ada alasan dari penjelasan Presiden, yang pasti NU, Muhammadiyah, dan TNI mendukung sikap pemerintah,” tegasnya.

Seperti diketahui, isu permintaan maaf kepada keluarga korban PKI merebak ketika pemerintah mewacanakan rekonsiliasi terhadap korban atau keluarga korban kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) yang sampai saat ini belum terlaksanakan.

Dalam isu rekonsiliasi tersebut, terdapat sejumlah kasus seperti Talangsari, Wasior, Wamena, Petrus, G-30-S/PKI, Kerusahan Mei 1988, dan penghilangan orang secara paksa yang rencana akan diselesaikan melalui jalur nonyudisial, salah satunya dengan menyampaikan permintaan maaf.

Selain itu, ada juga sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang belum ada titik terang, seperti peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Lampung, kasus orang hilang, kasus Trisaksi, kerusuhan Mei, serta kasus Semanggi 1 dan 2.

Wacana permintaan maaf kepada keluarga korban PKI juga ditampik oleh pihak Istana, sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Agung, bahwa hingga kini belum ada rencana soal permintaan maaf. Presiden saat ini tengah sibuk mengurus masalah ekonomi bangsa.  “Yang jelas tidak ada permintaan maaf dan sebagainya, tidak pernah dibicarakan dalam rapat kabinet maupun ketika saya mendampingi presiden,” tegas Pranomo kepada wartawan.

Sementara, pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan perlu ada penuntasan kasus pelanggaran HAM dan Presiden Jokowi bisa mengambil peran lebih besar dalam penegakan masalah ini, apalagi Presiden pernah berkomitmen merampungkan kasus pelanggaran HAM pada masa kampanye pilpres.

Pada September 2014 dalam pemutaran film Senyap, Komisoner Komnas Ham, Muhammad Nur Khaeron pernah berkata,”Kita harus mendukung Presiden baru karena beliau ingin menyelesaikan masalah HAM.”

Selain itu, Menteri Pertahanan, Ryamizard Riacudu mengatakan rekonsiliasi memang harus ditempuh, namun permintaan maaf secara khusus kepada keluarga anggota PKI tidak masuk akal. “Pakai logika saja, yang berontak siapa? masa mereka yang berontak dan membunuh, kita malah minta maaf. Itu sama saja saya pukulin, terus saya minta maaf,” katanya.

 Mantan kepala staff Angkatan Darat itu meminta kepada semua pihak untuk melupakan masa lalu. “Lupakan sajalah. Cukup jadi pelajaran. Yang menjajah wilayah-wilayah Indonesia juga enggak minta maaf. Ikhlaskan, kita fokus ke depan,” kata Menhan.

Tanggapan juga datang dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shiyab, menurutnya jika Jokowi meminta maaf kepada PKI, itu sama saja Jokowi menyalahkan TNI dan para Ulama, termasuk meyalahkan NU dan Muhammadiyah.

Habib menengarai gerakan PKI saat ini sudah mulai bangkit lagi sebagaimana peristiwa yang terjadi di Universitas Jember belum lama ini. Beberapa mahasiswa perguruan tinggi menggambari tembok dengan gambar palu arit yang merupakan simbol PKI.

Sementara itu, dari ormas Islam NU menyatakan menolak wacana permintaan maaf dari pemerintah, seperti disampaikan Wakil Ketua Umum NU Slamet Effendi Yusuf. “Saya berharap presiden tidak melakukan itu, NU jelas tidak setuju dengan rencana itu, Presiden tidak bisa melihat peristiwa 65 dengan perspektif sekarang,” katanya.

Menurut Slamet, apa yang terjadi pada tahun 65 berada dalam konteks yang tak bisa dilepaskan dari perilaku PKI sejak 1960 yang sangat konfrontatif dengan kekuatan politik lain, khususnya Islam. Permintaan maaf dari pemerintah secara resmi dinilainya akan memberikan implikasi yang mengesankan kelompok nonkomunis bersalah dan ini merupakan pemutarbalikan sejarah.


Sumber: http://majalahkartini.co.id/berita/ini-alasan-presiden-jokowi-tak-minta-maaf-pada-simpatisan-pki